ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN BANK TANAH DALAM PERCEPATAN IKLIM INVESTASI

Abstract

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan sumber data Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sebagai instrumen pengelolaan pertanahan, lembaga bank tanah harus mampu mengemban amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu tanah dikuasai atau diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keberadaan bank tanah diatur dalam pasal 125 sampai dengan 135 UU Cipta Kerja, dimana Bank Tanah adalah badan khusus yang mengelola tanah dan melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah. Bank Tanah hadir sebagai pengelola pertanahan. Pengelola pertanahan akan menyusun strategi pengelolaan lahan guna mengembangkan penggunaan lahan yang optimal. Bahwa Bank tanah hadir sebagai land manager yang dimana akan dibentuk badan pengelola bank tanah. bank tanah ke depan akan berfungsi sebagai land manager, yang dalam kegiatan pengelolaan tanah secara konseptual harus membuat kebijakan dan strategi optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan tanah. Sehingga bank tanah harus mampu mengarahkan pengembangan penggunaan tanah. Hadirnya bank tanah di masa depan untuk menghadirkan opportunity yang sesuai spirit Undang Undang Cipta Kerja, yang di mana nanti kita memiliki standar perubahan kemudahan investasi tapi juga harus menyiapkan tanah untuk ready to invest, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan dan pengaturan kelembagaan bank tanah (land bank) adalah memerlukan jangka waktu yang panjang dan modal yang sangat besar, harus ada pengawasan kenaikan nilai, kebutuhan manajemen finansial dan pemberian kompensasi kepada pemilik tanah dengan adanya kegiatan pada awal, selama proyek dilakukan dan setelah dilakukannya suatu proyek.