HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI COVID 19 SEBAGAI KEADAAN DARURAT

Abstract

Memasuki masa pandemi covid 19, seluruh jajaran pemerintahan secara bersama-masa merencanakan sebuah kebijakan baru yang dibentuk secara darurat untuk menyiasati penularan wabah pandemi di Indonesia. Pemerintah pusat membentuk aturan-aturan baru kemudian direalisasikan pada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan perlindungan masyarakat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan prinsip kesatuan. Prinsip negara kesatuan berfokus kepada kekuasaan tertinggi atas segenap urusan pemerintahan yakni pemerintah pusat dengan adanya sebuah delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (local government). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan dengan pengumpulan fakta sosial maupun fakta hukum guna memperkuat penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Sebagai alat pengumpul data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terkati judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani pandemi covid 19 sebagai keadaan darurat bersinergi dengan baik. Kewenangan kebijakan terhadap keadaan darurat pandemi covid 19 bersumber penuh dari pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan Menteri Kesehatan dalam menangani pandemic covid 19 di wilayah atau daerah pemerintahan daerah. Hambatan yang ditemui dari kewenangan tersebut adalah pemerintah daerah masih menunggu atau diposisikan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di pemerintah daerah sehingga pelayanan publik pada bidang kesehatan terkait penanganan terhadap pandemi covid 19 dinilai lambat dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah.