Penegakan Hukum Terhadap Anggotan TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit (Studi Pengadilan Militer Medan)

Abstract

Pekerjaan sebagai prajurit TNI merupakan sebuah pekerjaan yang mulia, masa depan lebih terjamin, disegani, sikap gagah berani, dan disiplin, oleh karena itu banyak diminati oleh masyarakat seluruh Indonesia. Namun untuk menjadi seorang prajurit TNI bukanlah sebuah hal yang mudah karena membutuhkan sebuah proses yang cukup dibilang rumit. Dengan melalui proses ini banyak orang-orang dan tidak jarang juga anggota TNI yang memanfaatkan penerimaan calon prajurit TNI dengan cara melakukan penipuan terhadap peserta tes seleksi rekrutmen prajurit TNI. Kasus tentang penipuan rekrutmen prajurit TNI pada dasarnya sudah banyak terjadi, tetapi hanya sedikit saja yang dapat diketahui oleh pihak yang berwenang. Tujuan penelitian ini ialah bagaimana penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit, modus yang dilakukan anggota TNI dalam melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit serta upaya dan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan rekrutmen. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 378 KUHP sama dengan masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana penipuan. Modus yang dilakukan pelaku tindak pidana penipuan biasanya dengan memberikan janji-janji bahwa pelaku dapat mempermudan korban untuk menjadi Prajurit TNI. Sehingga dengan janji-janji tersebut korban dengan rasa percaya memberikan semua yang diminta oleh pelaku tanpa danya bukti tertulis. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan rekrutmen yaitu dengan cara preventif dan represif yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kembali suatu tindak pidana yang sama. Sedangkan kendala yang dihadapi iyalah kurang pemahamannya masyarakat akan pentingnya sebuah bukti. Sehingga diperlukannya pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.