PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia yang selalu menjadi perdebatan, karena perkawinan beda agama menimbulkan berbagai akibat hukum seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Prkatek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Bagaimana Status Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan, Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mengunjungi perpustakaan secara langsung atau tidak langsung. Perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan atau kerugian (mafsadat) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (maslahat) yang ditimbulkan. Namun dengan hadirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 35 membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama berdasarkan penetapan pengadilan yaitu dengan adanya penetapan perkawinan beda agama maka perkawinan itu dapat dicatatkan dan perkawinan tersebut diakui oleh Negara meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan