KAJIAN YURIDIS ATURAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP PENYELENGGARAAN TATA BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG DI KOTA MEDAN (Studi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan)

Abstract

Pembangunan perumahan dan pemukiman, yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan prasarananya perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic need) manusia. Sudah selayaknya apabila untuk pembangunan perumahan dan pemukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan pemukiman yang dimaksudkan untuk memberikan arahan (guide line) bagi pembangunan sektor perumahan dan pemukiman. Penyelenggaraan pembangunan gedung dan sejenisnya, perlu diatur dan dibina demi kemaslahatan dan ketentraman serta kenyaman hidup masyarakat, sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, mandiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Untuk mencapai tujuan tersebut Walikota Medan menerbitkan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas dalam Menertibkan Bangunan Liar yang Bertentangan dengan Garis Sempadan Bangunan dan untuk mengetahui Implementasi Pelaksaaan Garis Sempadan Bangunan,serta untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam menertibkan bangunan liar yang bertentangan dengan Garis Sempadan Bangunan di Kota Medan Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara wawancara sebagai bahan data primer serta mengolah data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini ialah deskriftif yang merupakan penjelasan terkait hasil analisis data yang telah dirampung sehingga berbentuk deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Kota Medan telah berperan untuk melakukan penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin, selain itu kewenangan Pemerintah Kota Medan melakukan penindakan terhadap Penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin, serta hambatan dan kendala yang dalam pengawasan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan adalah seringnya terjadi kekurangan berkas Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maupun kurangnya sosialisasi pembangunan yang baik kepada masyarakatdan kekurangan personil untuk terjun kelapangan