KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN DPR DALAM MELAKUKAN SELEKSI PIMPINAN LEMBAGA NEGARA

Abstract

DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan pada tahun 1999-2002 memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjadi representasi rakyat bukan hanya terbatas pada tiga fungsi utama legislasi, anggaran dan pengawasan, tetapi juga terlibat langsung dalam penentuan pimpinan lembaga negara. Meluasnya kewenangan yang diberikan kepada DPR dalam pengisian jabatan lembaga negara tentu memiliki dampak atau implikasi baik positif maupun negatif terhadap keberlangsungan hidup negara. Keikutsertaan DPR dalam penentuan pimpinan lembaga negara dapat ditafsirkan sebagai terselenggaranya teori check and balances yang menghendaki kesederajatan antara organ-organ kekuasaan negara yang saling melakukan kontrol satu sama lain. Tulisan ini mengacu terhadap meluasnya kewenangan DPR dalam penyelenggaraan Negara serta sebab akibatnya dalam desain konstitusionalitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum yang diuraikan berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis tentang kewenangan DPR dalam melakukan seleksi pimpinan lembaga negara. Penelitian dalam skripsi merumuskan masalah antara lain: Mengenai kewenangan DPR dalam penentuan pimpinan lembaga Negara. Bagaimana dampak kewenangan DPR dalam pengisian jabatan lembaga Negara dan Bagaimana desain konstitusional ideal dalam pengisian jabatan lembaga Negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi ilmu hukum terutama dan terkhusus dalam hal kajian kewenangan DPR dalam proses seleksi pimpinan lembaga Negara.