PERANAN WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) DALAM MENGHADAPI CORONAVIRUS DISEASE 19 BERDASARKAN INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS 2005

Abstract

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara cepat mengakibatkan timbulnya ketidaktanggapan negara-negara di dunia dalam penanganan Pandemi Covid-19. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan tata kelola kesehatan global yang mapan. Pandemi global menjadi bukti ketidaktanggapan WHO yang ternyata memiliki beberapa kelemahan sebagai organisasi kesehatan internasional. Ketidaktanggapan WHO atas pandemi Covid-19 yang telah terjadi menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab organisasi kesehatan internasional yang memiliki kerangka hukum internasional yakni, International Health Regulation (IHR 2005). Permasalahan tersebut diteliti menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan untuk mengetahui bagaimana peranan WHO dalam memperkuat tata kelola kesehatan global di masa pandemi Covid-19. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dijelaskan pula mengenai bagaimana implikasi IHR dan kaitannya terhadap peran WHO dalam mengatasi pandemi Covid-19 serta implikasi IHR dalam proses penyusunan kebijakan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WHO sebagai organisasi kesehatan internasional memiliki peran penting dalam penanganan pandemi, terutama pasca berlakunya kerangka kerja International Health Regulation (IHR) 2005. Namun demikian, terdapat berbagai kelemahan WHO sebagai organisasi internasional dan IHR sebagai instrumen hukum internasional. ditemukan fakta bahwa kerja sama internasional dan kemampuan negara dalam menjalankan hukum domestiknya merupakan solusi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pandemi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pula bahwa kebijakan mitigasi COVID-19 yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam IHR 2005. Tapi dalam pelaksanaannya masih terdapat inkonsistensi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah serta pelanggaran pelanggaran dari masyarakat karena kebijakan yang diterapkan masih berada di bawah standar yang direkomendasikan oleh WHO.