KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS AKIBAT HUKUM DARI PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN KELANGKAAN

Abstract

Fenomena kelangkaan minyak goreng di Tanah Air berimbas kepada melonjaknya harga komoditas penting. Hal ini tentunya dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia sebagai pengguna minyak goreng sawit yang menjadikan minyak goreng sebagai salah satu komponen kebutuhan pokok sehari – hari mereka. Keadaan ini tentu tidak sejalan dengan predikat Indonesia sebagai “negara penghasil CPO terbesar di dunia”. Guna berbenah akan persoalan ini, Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan. Namun, sayangnya usaha ini tidak juga membuahkan perubahan yang signifikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriftif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dugaan pertama sebagai penyebab naiknya harga minyak goreng adalah adanya praktek kartel minyak goreng. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menemukan satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait kartel. Ketentuan Pasal pidana larangan ini diatur didalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Upaya Polisi Sektor Kota Medan Baru dalam menanggulangi tindak pidana pidana penimbunan minyak goreng yaitu dengan melakukan upaya preventif yaitu dengan mengadakan penyuluhan dan patroli rutin, sedangkan upaya represif berupa penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya terhadap pelaku tindak pidana penimbunan minyak goreng yang telah terjadi.