PENEGAKAN HUKUM PADA SEPARATISME DI PAPUA BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Abstract

Konflik atau perang akan berdampak pada banyak pihak. Sehingga, prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional menjadi diperlukan karena prinsip ini memiliki maksud untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan prinsip ini. Adanya prinsip ini memberi perlindungan pada setiap korban perang. Sehingga, dengan begitu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah penyelesaian terhadap kelompok separatisme yang terjadi di Papua berdasarkan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional dan penegakan hukumnya. Jenis penelitian ialah penelitian normatif, dengan sumber data Al-Qur’an dan Hadist serta data pustaka. Kemudian, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional didasarkan pada ketentuan Pasal 43 protokol tambahan tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949, telah ditegaskan bahwa kelompok bersenjata harus dipimpin oleh pihak yang bertanggung jawab atasnya, sehingga kelompok bersenjata tersebut perlu adanya payung hukum yang memastikan jaminan atas keselamatannya. Kemudian, untuk perlindungan terhadap orang-orang yang harus dilindungi masih sangat lemah sekali. Terakhir, adapun langkah penyelesaian konflik terhadap kelompok separatisme di Papua yang paling efektif adalah dengan melakukan dialog antara kedua belah pihak.