Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Dan juga hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatanhambatan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan didukung dari data sekunder serta bahan hukum tersier yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh KUHAP dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, secara teoritis kewenangan penyidik PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dapat mengacu pada asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum. Hambatan-hambatannya adalah masih terkendala dengan masih butuhnya ahli bahasa yang memiliki sertifikat khusus untuk melakukan penyidikan terhadap orang asing yang menyalahgunakan visa kunjungan, contohnya ahli bahasa Nepal. Lalu, masih kurang ikutnya masyarakat dalam berpartisipasi untuk melaporkan keberadaan asing yang mencurigakan di sekitar lingkungannya.
