TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DATANG KE INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID 19

Abstract

Kemunculan wabah pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh belahan dunia, salah satunya Indonesia,telah memberikan banyak pengaruh pada segala aspek kehidupan yaitu salah satunya dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Berbagai kebijakan atau peraturan keimigrasian diterbitkan seiring dengan berkembangnya kasus aktif Covid-19. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Medan selaku Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing sekaligus melakukan penegakan hukum keimigrasian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif. Menganalisa permasalahan dengan konsep aturan yang tertulis dalam perundang-undangan dan bersifat empiris untuk melihat permasalahan hukum dengan sudut pandang sosiologis yang melihat fenomena hukum di masyarakat Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengawasan keimigrasian tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan bersinergi pada kebijakan keimigrasian di masa pandemi penyebaran Covid-19 dengan dilakukan pembatasan sementara Orang Asing yang akan memasuki wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing di masa pandemi harus tetap dimaksimalkan karena terbukti masih terdapat Orang Asing yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian. Akibat Hukum yaang Timbul terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19 Kantor Imigrasi TPI kelas I Medan telah berupaya dalam melaksanakan fungsi keimigrasian berupa pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan protokol Kesehatan demi memutus penyebaran virus Covid- 19 di Indonesia. Kendala Pengawasan Keimigrasian terhadap WNA pada Masa Pandemi Covid 19 Pada saat pelaksanaan pengawasan lapangan ditemukan hambatan seperti petugas imigrasi yang terkena Covid-19, ketidakseimbangan antara jumlah petugas imigrasi yang melakukan pengawasan keimigrasian dengan jumlah Orang Asing yang dilakukan pengawasan keimigrasian, pembatasan mobilitas ketika melakukan pengawasan, dan keterbatasan dalam melakukan pengawasan di beberapa tempat seperti di perusahaan tempat TKA bekerja