Abstract:
Masyarakat akan berfikir bahwa perjanjian perkawinan yang di buat tanpa
di sah kan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah tidak sah, sehingga untuk
menjadi sahnya perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan terlebih dahulu.
Hal ini menimbulkan masalah yaitu tentang keabsahan perjanjian perkawinan
tersebut, walaupun perjanjian perkawinan telah di buat berdasarkan ketentuan
hukum akan tetapi tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan akankah
perjanjian perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan aturan
hukum yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian
perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan, dan untuk
mengetahui akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada
kantor pencatatan perkawinan.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif
analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengolah data
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan
juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Proses pembuatan perjanjian
perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, pasangan suami
yang telah membuat perjanjian perkawinan membawa persyaratan sebagaimana
yang telah diatur dalam lampiran (foto copy KTP-el; foto copy KK, foto copy akta
notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
kutipan akta perkawinan suami dan isteri) ke KUA bagi Muslim dan
Dispendukcapil bagi Non Muslim kemudian oleh pejabat yang berwenang
membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta nikah sebagaimana
format pada lampiran II. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak
didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap
mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap
mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila
perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian
perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap
pihak ketiga. Serta ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi
pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan,
diantaranya: (a) perjanjian perkawinan seharusnya dibuat dihadapan Notaris; (b)
Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan itikad baik para pihak; (c) Perjanjian
perkawinian wajib dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan.