Abstract:
Negara-Negara Asia yang sudah terbilang Negara maju sudah tidak mungkin lagi maju tanpa adanya keterlibatan Korporasi didalamnya. Korporasi berkaitan erat dengan posisi suatu Negara dikarenakan didalamnya terdapat para pejabat senior perusahaan yang mana kemungkinan Korporasi tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu juga ditemukan beberapa kasus bahwasanya banyaknya Korporasi yang melakukan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, tidak hanya para pekerja dari Korporasi tersebut akan tetapi warga negara juga turut serta terkena dampak dari pelanggaran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan Hukum tentang adanya keterlibatan Korporasi atas pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan data bersumberkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang termasuk ke data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa masih banyaknya warga negara yang kurang mengetahui bahwasanya adanya keterlibatan antara Korporasi didalam kejahatan tersebut. Kejahatan yang dilakukan Korporasi sudah termasuk pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dikarenakan mereka melakukan genosida yaitu berupa menghancurkan, melakukan pengusiran terhadap warga negaranya sendiri dalam bentuk diskriminasi SARA (suku, agama, ras, antar golongan) bahkan juga dilakukannya terus-menerus kekerasan fisik hingga kehilangan nyawanya. Peraturan internasional yaitu DUHAM (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) yang dijadikan landasan dalam melindungi hak-hak asasi manusia tidak menjamin adanya perlindungan terhadap warga negara dalam masalah terlibat Korporasi seperti ini. Selain itu, untuk membuktikan bahwasanya adanya keterlibatan Korporasi didalamnya kecil kemungkinan akan berhasil dikarenakan suatu Korporasi memberikan banyak pemasukan dana kepada Negaranya atas hasil dari Korporasinya tersebut untuk itu dia akan selalu dilindungi. Untuk itu dibutuhkannya suatu aturan hukum yang memastikan bahwasanya suatu Korporasi tidak boleh melakukan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia terhadap para pekerja bahkan kepada warga negaranya sendiri, memastikan kondisi para pekerja yang layak sesuai standar-standar ketentuan Internasional, serta memberikan perlindungan kepada para pekerja dan memastikan perlindungan terhadap warga negaranya yang mana terkena dampak dari adanya Korporasi tersebut sesuai dengan standar Internasional.
