Proses Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Di LPKA (Studi Di LPKA Kelas I Tanjung Gusta)

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang disebut Anak adalah Anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun serta belum pernah menikah. Ketika seorang Anak berkonflik dengan hukum dan telah divonis hukumannya maka Anak tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Dan selama si Anak menjalani masa pidananya, maka si Anak wajib mendapatkan Pembinaan dan haknya. Pembinaan di LPKA merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merubah pribadi Anak menjadi lebih baik, lebih bermoral dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Pembinaan terhadap Anak didik pemasyarakatan (Andikpas) harus mendapat perhatian yang khusus agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulanginya lagi. Pembinaan, khususnya terhadap Anak merupakan tanggung jawab yang begitu besar dan menjadi tanggung jawab bersama, oleh karenanya pembinaan narapidana Anak di dalam lembaga hendaknya bukan dengan cara penekanan atau penghukuman tetapi dengan cara perlindungan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terganggunya psikis Anak dan perkembangan mentalnya ketika selesai menjalani proses hukum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di LPKA serta apa saja yang menjadi kendala bagi petugas LPKA dalam upaya melakukan pemenuhan hak dan pembinaan Andikpas di LPKA kelas I Tanjung Gusta Medan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan Andikpas di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Akan tetapi upaya untuk melakukan pemenuhan hak tetap dilakukan sebaik mungkin dengan bekerja sama pada pihak-pihak lain.