Abstract:
Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi wajib pajak yang
telah terdaftar baik pribadi maupun perusahaan. Dalam konteks pemungutan pajak di
Indonesia, terdapat pihak-pihak yang menjadi sasaran penagihan pajak yaitu
perorangan dan perusahaan. Pemasukan negara dari sektor pajak merupakan
pemasukan yang sangat besar bagi pembangunan di Indonesia, oleh karena itu
terkadang pemungutan pajak di Indonesia tidak luput dari niat-niat jahat segelintir
oknum, baik dari pihak wajib pajak maupun pihak penerima/pengelola pajak, seperti
halnya penggelapan pajak yang sering terjadi dan menguntungkan segelintir oknum
yang mementingkan kepentingannya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji
pengaturan hukum tentang penggelapan pajak bagin wajib pajak di Indonesia, serta
serta mengkaji bentuk-bentuk penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak
karena jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari al-qur’an dan hadist
kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh gambaran bahwa
perlunya pengawasan yang lebih ketat lagi dari pemerintah terkait agar dapat
mengawasi perusahaan-perusahaan yang menjadi wajib pajak agar tidak berbuat
curang karena dapat merugikan negara. Pertanggungjawaban bagi pelaku
penggelapan pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang dimana para
pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan negara.
Dalam hal penjatuhan hukuman Hakim telah bersikap adil,akan tetapi apabila dilihat
dari fakta hukum yang terjadi seharusnya bisa diberikan hukuman yang lebih berat
lagi karena telah memenuhi unsur unsur delik pidana pajak
