Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra

Abstract

Konsep Perencanaan yaitu harus dengan kewenangan dari daerah yang berhak untuk menyusun atas rencana pembangunan di daerah sebagai kontribusi untuk mewujudkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah tersebut idealnya dikordinasikan, disinergikan, dan diharmoniskan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, disini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian, guna untuk mengetahui Bagaimana peran Bappeda kabupaten labuhan batu dalam perenanaan anggaran berdasarkan renstra, proses penyusunan anggaran rencana strategi satuan kerja perangkat daerah labuhanbatu utara, dan untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam penyusunan anggaran kabupaten labuhanbatu utara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriftif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan tersebut yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian, Peran Bappeda Labuhanbatu Utara dalam memaksimalkan perannya melakukan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, dalam hal ini Bappeda sebagai kordinator/Verifikator perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)dan sumbersumber dana lainnya. Bappeda sebagai Kordinator, dalam pembangunan ini melalui penetapan kebijkan-kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerah. pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat menyusun sasaran-sasaran ekonomi dan rencana-rencana pelaksanaannya. Arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2005-2025 meliputi perwujudan masyarakat yang religius dan berbudaya, perwujudan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, perwujudan SDM yang berkualitas dalam kehidupan sosial yang damai, perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing dan perwujudan kota yang bersih, indah, aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan Dokumen RPJPD 2005- 2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)