Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo)

Abstract

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau uara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. Banyak hewan atau binatang sapi di Indonesia menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan payung hukum bagi hewan ternak sebagai jaminan perlindungan dan kesejahteraan hewan ternak di Indonesia, karena tidak hanya manusia yang membutuhkan perlindungan terhadap tindak pidana penganiayaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penganiayaan hewan, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penganiayaan hewan, dan serta untuk mengetahui hasil analisis putusan tindak pidana penganiayaan hewan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist kemudian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat digambarkan bahwa Seharusnya ketentuan hukum seperti undang-undang yang sekarang dirubah untuk sanksi pidana maupun denda kepada pelaku, agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan atau binatang, dan tidak merugikan masyarakat. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana hewan sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dimana para pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan seseorang atau pribadi. Dalam hal penjatuhan hukuman Hakim telah bersikap adil, akan tetapi dilihat dari fakta-fakta hukum yang terjadi seharusnya pelaku diberi sanksi dan denda yang sesuai undang-undang