Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dprd Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan)

Abstract

Perjalanan pemilukada sejak era kemerdekaan hingga era reformasi seperti sekarang ini sering berganti mekanisme pemilihan. Mulai mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat hingga mekanisme pemilihan secara tidak langsung yang dipilih oleh DPRD. Hingga puncaknya pada saat disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui pemilihan oleh DPRD, efektivitas pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilihan oleh rakyat, serta kendala pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam sistem demokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pemilihan kepala daerah melalui DPRD memang lebih efektif karena dapat menekan anggaran politik yang harus dikeluarkan oleh padangan calon kepala daerah, dan juga meminimalisir/mencegah terjadinya bentrokan atau perdebatan di masyarakat yang dilakukan antara pendukung pasangan calon kepala daerah. Efektivitas pemilihan kepala daerah melalui rakyat akan lebih mengetahui apa visi dan misi dari pasangan calon dan kepala daerah yang terpilih nanti akan memilki ikatan yang lebih dekat dengan masyarakat karena masyarakat itu sendirilah yang menentukan figur yang akan memimpin daerahnya sendiri. Kendala pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada dasarnya terkendala karena tidak dapat menjamin bahwa pilihan dari DPRD sesuai dengan harapan masyarakat sedangkan kendala dalam pemilihan kepala daerah secara langsung diantaranya adalah terkendala karena anggaran politik yang besar, menimbulkan konflik dimasyarakat akibat gesekan-gesekan antara pendukungan pasangan calon kepala dearah tersebut, besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan pasangan calon dalam mencalonkan dirinya yang dianggap mengakibatkan para calon kepala daerah tersebut melakukan korupsi saat telah terpilih dan tingginya angka golput di beberapa daerah.