Abstract:
Mengatur mengenai hak warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan
yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945.Disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.Hal tersebut menjadi
jaminan atas keberlangsungan setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak dalam menjalani kehidupannya di wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia.
Konsep dalam penerapan hukum perihal aspek perikatan tetap harus
mengandung makna dan tujuan hukum secara jelas termasuk mengenai perihal
tersebut mestilah mendatangkan kemakmuran, ketertiban, hingga kesejahteraan
terhadap setiap subjek hukum yang terikat di dalamnya.Seperti salah satu makna
dan tujuan yang terkandung dalam hukum sebagai suatu kompleksitas.Soebekti
dalam buku Zainal Asikin berpendapat bahwa “hukum itu mengabdi pada tujuan
negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.Dalam
mengabdi pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan
ketertiban.
Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui Bagaimana kewajiban debitur
terhadap kreditur dalam perjanjian kredit pemilikan rumah di PT. BPRS
Puduarta Insani. Dan mengetahui pertanggungjawaban debitur atas penundaan
pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kredit pemilikan rumah akibat pandemi
Covid-19. Dan mengetahui akibat hukum atas penundaan pemenuhan
kewajiban debitur terhadap kreditur dalam perjanjian kredit pemilikan
rumah akibat pandemi Covid-19.
Keadaan pandemik pada masa sekarang telah ditetapkan menjadi keadaan
darurat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan
status darurat bukan bencana alam atas pandemik Corona Virus Disease 2019.
Segala tindakan yang dilakukan terkait penanganan dan pencegahan penyebaran
virus Corona Virus Disease 19 harus bersesuaian dengan kebijakan yang telah
ditetapkan pemerintah.
