Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan Ditinjau Dari Kuh.Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013)

Abstract

Tindak pidana asal usul perkawinan adalah satu perbuatan yang diancam pidana dalam KUHP. Perbuatan kejahatan asal usul perkawinan merupakan pengkaburan identitas diri seseorang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013, majelis hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan putusan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan kejahatan terhadap asalusul perkawinan dalam KUHP, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan asal-usul perkawinan, untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 937K/Pid/2013. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan tertuang dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan. Bab tersebut terdiri dari empat pasal yaitu 277, 278, 279, dan 280. Larangan perkawinan dengan penghalang yang sah secara khusus diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan asal-usul perkawinan terdakwa dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan kejahatan asal usul dalam melakukan perkawinan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa sehingga dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah tersebut.