Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah

Abstract

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah Negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (power maker). Dalam kondisi demikian, aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan relatif terabaikan. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan proses litigasi (penyelesaian sengketa tata pemerintahan) yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Di sisi lain adanya freies ermessen atau descreationarie (wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, tiba-tiba dan belum ada peraturannya) banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, utamanya dalam dikeluarkannya suatu keputusan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak seperti kewenangan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga dominasi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanyalah sebagai pelengkap saja dalam menjalankan pemerintahan di daerah, walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pengawasan tetapi pada implementasinya apakah sudah dijalankan secara efektif, mengingat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu saja akan sulit menjalankan tugas ini, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bisa berlaku independen seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.