Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal di Wilayah Indonesia (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)

Abstract

Banyaknya orang asing yang memasuki wilayah Indonesia memiliki izin tinggal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang asing tersebut di wilayah Indonesia. Padahal setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya di dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Setelah melihat adanya penyalahgunaan izin tinggal tersebut, oleh karena itu perlu diteliti bentuk pengawasan keimigrasian, kendala dan upaya keimigrasian dalam pengawasan, dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia terutama di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan untuk memperoleh data primer. Alat pengumpul data adalah berupa alat dari sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa bentuk pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan, dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap administrasi dengan memeriksa data WNA yang melanggar izin tinggal dan tahap kedua adalah pengawasan di lapangan yang bersumber dari pemeriksaan administrarif, dan dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah dari Kantor Imigrasi, Selain itu, bentuk pengawasan lanjutan yang dapat dilakukan adalah pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing. Kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang imigrasi, anggaran kerja, masih terdapatnya oknum imigrasi yang terbujuk keuangan atau mendapat suapan dari WNA, dan pengeluaran secara paksa WNA yang dideportasi ke negara tetangga menghabiskan banyak biaya. Penerapan sanksi pidana terhadap WNA yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, diatur dalam Pasal 121, Pasal 122, dan Pasal 123.