Akibat Hukum Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Bersifat Ganda (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)

Abstract

Sertipikat adalah tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul bergambar Garuda dan dijilid menjadi satu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat bagi pemegang haknya. Sertipikat ganda adalah satu bidang tanah diuraikan dalam dua sertipikat atau lebih yang berlainan datanya. Sertipikat ganda membawa dampak ketidakpastian hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa diantara para pihak bahkan sampai ke Pengadilan. Salah satu contoh yaitu kasus tumpang tindih yang diselesaikan melalui Pengadilan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 39/G.TUN/2006/PTUN.MDN telah dilakukan 2 kali penerbitan sertipikat Oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terbitnya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Medan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan apabila terjadi sengketa atas kepemilikan sertipikat yang diakibatkan karena terjadinya tumpang tindih di Kantor Pertanahan Kota Medan Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara yuridis empiris, berupa penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positip dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat dalam pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kasus terjadinya tumpang tindih disebabkan karena tidak adanya Peta Pendaftaran yang lengkap sebagai pedoman dalam penerbitan sertipikat dan adanya ketidakcermatan dan ketidaktelitian Kantor Pertanahan Kota Medan dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis dalam pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Medan. Penyelesaian sengketa dalam kasus ini dilakukan melalui jalur Peradilan (litigasi). Kesimpulan dari penelitian ini faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Medan yaitu karena adanya peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap, faktor manusianya baik disebabkan karena human error maupun adanya itikad tidak baik dari pemohon, adanya pemecahan atau pemekaran wilayah, adanya administrasiyang tidak benar di kelurahan dan adanya perubahan tata ruang oleh pemerintah kota. Upaya penyelesaian hukumnya terhadap sertipikat ganda dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (non litigasi) dan apabila tidak tercapai dilakukan dengan penyelesaian sengketa melalui Peradilan (litigasi)