Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Abstract

Demi terwujudnya tujuan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif,yaitu suatu penelitian terhadap asas-asas hukum,sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum,sejarah dan perbandingan hukum. Pasca penandatanganan kesepakatan damai MoU Helsinki pada 15 Agustus di Helsinki, Finlandia, Aceh mendapatkan keistimewaan oleh Pemerintah Pusat untuk dapat memiliki simbol wilayah berupa (Lambang, Bendera dan Himne) Aceh. Berdasarkan kewenangan tersebut Pemerintah Aceh memutuskan untuk menetapkan Bendera Bulan Bintang sebagai identitas Aceh karena dianggap mencerminkan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh. Namun penetapan tersebut menuai protes keras oleh Pemerintah Pusat, hal ini dikarenakan Bendera Bulan Bintang dianggap telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah dan mengakibatkan Pemerintah Pusat menunda pengesahan bendera Bulan Bintang sebagai indentitas Aceh