Implementasi Konvensi Wina 1963 Dalam Mendirikan Kantor Perwakilan Konsuler Di Kota Medan (Studi Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang)

Abstract

Hubungan konsuler adalah hubungan Internasional secara bilateral yang mengatur tentang pelayaran, perdagangan dan melindungi kepentingan warga negaranya dimana seorang Konsul (Perwakilan Konsuler) ditempatkan yang hakhak istimewa dan kekebalan-kekebalannya diatur oleh hukum nasional dan sebagian lagi oleh hukum Internasional, secara spesifikasi hubungan konsuler diatur di dalam Konvensi Wina 1963. Melakukan hubungan Konsuler tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan tugas dari seorang Konsulat. Penelitian dalam skripsi ini mengemukakan permasalahan antara lain: (1) Bagaimana pendirian kantor perwakilan konsuler di Kota Medan? (2) Bagaimana implementasi Konvensi Wina 1963 dalam mendirikan kantor perwakilan di Indonesia? (3) Bagaimana akibat hukum terhadap kantor perwakilan Konsuler yang tidak sesuai dengan bentuk yang diizinkan? untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk analisis kualitatif. Konvensi Wina Tahun 1963 hanya menjelaskan secara umum bahwa untuk mendirikan kantor perwakilan konsulat di negara penerima, maka negara penerima harus memberikan izin dan membantu mempermudah pendirian kantor perwakilan konsulat tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Negara penerima juga harus membantu perwakilan-perwakilan diplomatik untuk mendapatkan tempat yang sesuai bagi anggota-anggotanya. Tanpa persetujuan dari negara penerima, negara pengirim tidak boleh mendirikan kantor perw