Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Kemandirian Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara

Abstract

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebuah bentuk pengakuan yang melegitimasi posisi dan kedudukan desa dan komunitasnya berdasarkan hak asal usulnya sekaligus mendorong perubahan desa sebagai sebuah identitas ke arah kemajuan. Walau demikian kehadiran Undang-Undang Desa disatu sisi menjadi suatu harapan tetapi sisi lain menjadi sebuah tantangan yang mesti dibangun dalam sebua sinergritas yang kolaboratif antar elemen masyarakat guna mencapai visi dan misi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Batubara sendiri termasuk daerah potensial untuk berkembang menjadi daerah industri. Di Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara memiliki hak otonomi kemandirian desa. Berangkat dari gambaran singkat tersebut di atas, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memiliki sejumlah prospek yang cukup inspiratif sekaligus reflektif dalam menjawabi mimpi dari visi dan misinya baik diranah konseptual maupu praktis implementasinya. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat suatu judul penelitian: “Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Kemandrian Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan otonomi kemandirian desa dalam sistem pemrintahan Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara; untuk mengetahui tanggung jawab kepala desa dalam pelaksanaan otonomi kemandirian Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara; untuk megetahui kendala dan upaya pelaksanaan otonomi kemandirian Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Meteode penelitian yang digunakan terdiri dari sifat penelitian yuridis empiris, sumber data primer dari kantor kepala desa Pahang Kecaamtan Talawi Kabupaten Batubara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan otonomi kemandirian desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara berdasarkan kewenangan hak asal usul desa dan kewenangan skala lokal desa telah melaksanakan otonomi kemandirian desa dibidang perekonomian masyarakat dan pemebrdayaan sumber daya manusia desa Pahang. Tanggung jawab kepala Desa Pahang dalam pelaksanaan otonomi kemandirian Desa Pahang dibidang pembinaan organisasi masyarakat adat dan pembinaan lembaga hukum adat sebagai cirri khas dari suatu desa harus dilestarikan kembali di Desa Pahang. Hambatan kepala desa Pahang dalam melaksanakan otonomi kemandirian desa belum tercapai perkembangan pembangunan otonomi kemandirian desa dikarenakan kurangya partisipasi masyarakat. Solusi yang dilakukan Kepala Desa Pahang dalam hambatan pelaksanaan otonomi kemandirian desa adalah dengan melakukan kegaitan penyuluhan-penyuluhan program pembangunan otonomi kemandrian desa kepada masyarakat agara tercapai suatu kesamaan visi dalam pembangunan otonomi kemandirian desa Pahang.