Research Repository

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor TanjungBalai)

Show simple item record

dc.contributor.author Dewi, Sintia Citra
dc.date.accessioned 2020-11-12T01:53:25Z
dc.date.available 2020-11-12T01:53:25Z
dc.date.issued 2018-04-03
dc.identifier.uri http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10693
dc.description.abstract Manusia sebagai mahkluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri, karena akan saling ketergantungan dengan manusia lainnya. Manusia akan bersosial dengan mencari manusia lainnya untuk dijadikan teman hidup dan hidup bersama kemudian terbentuk menjadi sebuah keluarga. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik bersifat jasmani maupun rohani. Sejatinya hidup bersama dimulai dengan adanya suatu keluarga, dan adanya keluarga terbentuk dari suatu perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persoalan modus operandi pemalsuan identiitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis, pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis, dan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriftif analisis dan jenisnya adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data penelitian ialah data primer dan sekunder. Alat pengumpul data ialah dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku untuk dapat melangsungkan perkawinan sejenis yaitu dengan memalsukan identitas jenis kelaminnya agar pihak keluarga korban percaya dan memberi restu. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis adalah pelaku seharusnya mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dikenakan sanksi. Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin ini seharusnya pihak kepolisian harus menindaklanjutkan kasus ini, instansi kependudukan kurang teliti dalam mengeluarkan dokumen kependudukan masyarakat dan kurangnya sosialisasi masyarakat terhadap warga sekitar. en_US
dc.subject Penegakan Hukum, en_US
dc.subject Pemalsuan Identitas en_US
dc.title Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor TanjungBalai) en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account