Abstract:
Kebutuhan akan barang-barang palsu dan kemampuan ekonomi dari pengguna menimbulkan suatu permasalahan yang menjadi kendala memperoleh barang-barang tersebut secara legal, karena secara umum tentunya harga barang-barang tersebut dipengaruhi oleh terkenalnya merek dan kualitas dari barang itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian kriminologi terhadap pelaku perdagangan barang palsu, untuk mengetahui upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu, dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai problematika antar manusia yang dipicu oleh berbagai faktor. Hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, sikap dan pola pikir dan interaksi yang terjadi di dalam suatu lingkungan membawa berbagai perubahan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam semua sendi kehidupan. Upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu di Kota Medan atas tiga kategori. Yang pertama, Upaya Pre-emtif, kedua Upaya Preventif, ketiga Upaya Represif dengan cara membantu mengarahkan dan menindaki aduan dari pihak yang merasa dirugikan untuk segera diproses di Pengadilan Niaga. Serta Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu di Kota Medan ada dua, yang pertama adalah kendala dari penegak hukum itu sendiri, yakni kurangnya fasilitas, biaya operasional, dan sumber daya aparat. Kedua, yang merupakan kendala dari masyarakat yang juga menjadi konsumen perdagangan barang palsu ini adalah kurangnya dukungan, pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat.
