Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bahan Bakar Minyak Yang Dibeli Dari Pertamini (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya Pertamini yang berada di tengah-tengah masyarakat yang berpotensi membuat konsumen merasa dirugikan atas takaran yang tidak pas. Salah satu bentuk perlindungan hukum konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan adanya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang dan/atau jasa yang diedarkan, maka untuk menjaga ketertiban dan kepentingan konsumen dilakukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan penelitian ini sendiri yakni untuk mengetahui kedudukan hukum pertamini sebagai tempat pengisian bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini, perlindungan konsumen atas pembelian bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini dan pengawasan pihak dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder, yaitu data pustaka serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen dalam penggunaan bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini serta dengan data primer yang didapat dari lapangan yang diambil dari hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum pertamini sebagai tempat pengisian bahan bakar minyak bukan termasuk badan hukum, karena kegiatan usaha ini tidak terdaftar. Perlindungan hukum bagi pengguna bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini berupa perlindungan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UUTP) serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya. Pengawasan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada pertamini dibutuhkan dari segala aspek termasuk dari pendistribusiannya, dan melakukan pengawasan tidak langsung dengan menerima laporan langsung dari pelaksana pengawas atas adanya pertamini yang berada disekitar masyarakat.