Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan (Studi di Polrestabes Medan)

Abstract

Penelitian ini membahas salah satu kasus hukum acara pidana tentang peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan (studi di Polrestabes Medan). Penuntasan pembunuhan berencana ini harus dilakukannya upaya penyelidikan dan penyidikan oleh para penegak hukum. Penyidik dalam megungkap pembunuhan membutuhkan bantuan dari ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik untuk menangani masalah mengenai kejahatan atas tubuh seperti melakukan autopsi. Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam delik pembunuhan, berfungsi untuk membuktikan bahwa di dalam praktek peradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan. Untuk mengetahui tata cara proses autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan. Untuk mengetahui hambatan dilakukannya autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan. Penelitian ini bersifat deskriftif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bedasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah untuk mengetahui umur, ada tidaknya penganiayaan, menentukan kepastian seorang yang meninggal, menentukan identitas korban, memperkirakan saat kematian, menentukan sebab kematian dan menentukan atau memperkirakan cara kematian. Tata cara proses autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Hambatan dilakukannya autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah jauhnya rumah sakit dan terbatasnya tenaga kedokteran kehakiman, keadaan mayat sudah membusuk, kurangnya koordinasi antara penyidik dengan dokter, dari pihak penyidik seperti keterlambatan permintaan autopsy, dari pihak keluarga karena tidak mengijinkan dilakukannya autopsy, dari pihak dokter karena butuh tempat untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan dan untuk korban tindak pidana yang hidup, banyak korban yang menolak untuk dilakukan visum et repertum oleh karena belum mengetahui manfaat dan kegunaaannya.