Abstract:
Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara
paksa beradala dalam keadaan penjagaan. Sebagai landasan penerapan penyitaan
pada hakikatnya penyitaan merupakan perintah perampasan atas harta sengketa
atau harta kekayaan pelaku tindak pidana. Perintah perampasan itu, dilakukan
pengadilan dalam surat penetapan berdasarkan permohonan korban tindak pidana.
Masalah penyitaan berkembang mengikuti banyaknya perkara yang di tangani,
karena setiap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan kadang-kadang tidak
terselesaikan semata-mata berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hampir
setiap penyitaan dan eksekusinya memakai cara penyelesaian tersendiri yang
membutuhkan pengkajian yang mendalam.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris sumber data
penelitian ini adalah data primer diperoleh dari studi lapangan dan sekunder
dengan mengelolah data. Alat pengumpul data dengan melakukan wawancara dan
studi dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan
bahwa pemberian restitusi dalam menegakkan hukum di dalam tindak pidana
perdagangan orang sulit dilaksanakan terlebih lagi dalam UU No 21 tahun 2007
tidak di jelaskan sejauh mana peran jaksa penunut umum dalam melakukan
proses penyitaan menurut hukum acara yang berlaku, pemberian hak restitusi
tersebut sesuai dengan semangat undang-undang tersebut yang menitikberatkan
perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. Hal tersebut tidak akan bisa
berjalan apabilan aparatur penegak hukum antara lembaga-lembaga dapat
berkordinasi dengan baik untuk memenuhi hak korban.
