DSpace Repository

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN

Show simple item record

dc.contributor.author Abdi, Prayoga
dc.date.accessioned 2026-10-31T03:03:00Z
dc.date.available 2026-10-31T03:03:00Z
dc.date.issued 2026-09-15
dc.identifier.uri http://localhost:8080/handle/123456789/32595
dc.description.abstract Pemeriksaan setempat merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata untuk memperoleh kepastian mengenai keadaan, letak, luas, batas, dan identitas objek sengketa yang tidak sepenuhnya dapat diverifikasi melalui pemeriksaan persidangan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 memberikan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat, terutama terhadap objek perkara yang berkaitan dengan benda tidak bergerak. Praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Medan perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hakim serta panitera, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan penelaahan terhadap ketentuan hukum serta putusan yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Medan dilaksanakan melalui tahapan penetapan pemeriksaan, persiapan administrasi, pemberitahuan kepada para pihak, pemeriksaan objek secara langsung, pencatatan hasil pemeriksaan, dan penuangan hasil tersebut dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan hakim. Hakim memiliki peran utama dalam menentukan kebutuhan pemeriksaan, memimpin pemeriksaan, mengidentifikasi objek, serta menilai hasilnya dalam pembuktian, sedangkan panitera menjalankan fungsi administratif dan pendokumentasian. Pelaksanaannya belum sepenuhnya seragam karena dipengaruhi kondisi objek, kehadiran para pihak, akses menuju lokasi, keterbatasan waktu, biaya, serta koordinasi teknis. Kesimpulannya, implementasi SEMA Nomor 7 Tahun 2001 telah berjalan sebagai instrumen pendukung pembuktian, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi faktor normatif, kelembagaan, teknis, dan kondisi objek sengketa. en_US
dc.publisher UMSU en_US
dc.subject Pemeriksaan Setempat en_US
dc.subject SEMA Nomor 7 Tahun 2001 en_US
dc.subject Hakim en_US
dc.subject Panitera en_US
dc.subject Pengadilan Agama Medan en_US
dc.title IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account