IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KECAMATAN MEDAN MARELAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inplementasi good governance dalam pelayanan kependudukan digital Kecamatan Medan Marelan ditinjau dari perspektif Hukun Administrasi Negara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya transpormasi digital dalam pelayanan publik melaluli Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efesiensi pelayan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur, gangguan jaringan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pendekatan sosiologis yang bersifat empiris. Data didapat dari mencari referensi, mengamati langsung, bertanya kepada pegawai di Kecamatan Medan Marelan dan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut, serta mengumpulkan dokumen terkait. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam layanan kependudukan digital, diukur berdasarkan Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara empiris implementasi prinsip good governance dalam pelayanan kependudukan digital Kecmatan Medan Marelan belum berjalan secra optimal. Hal ini terlihat dari masihadanya kendala dalam aspek transpransi informasi, efektifitas sistem, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Meskipun demikian, vii pelayanan digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan kependudukan.