PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINDAR PAJAK PADA AKTIVITAS ENDORSEMENT MELALUI MEDIA SOSIAL

Abstract

Pengaturan mengenai pengenaan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kewajiban perpajakan terhadap pelaku aktivitas endorsement melalui media sosial. Influencer yang memperoleh penghasilan dari aktivitas endorsement termasuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga penghasilan yang diperoleh wajib dilaporkan dan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan terhadap pelaku aktivitas endorsement melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum perpajakan dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang perpajakan pada dasarnya mengikuti mekanisme hukum pidana pada umumnya, namun memiliki kekhususan yang berkaitan dengan aspek administratif perpajakan. Pelaku aktivitas endorsement melalui media sosial yang memperoleh penghasilan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diperoleh. Diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan terhadap aktivitas ekonomi digital guna menjamin kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan negara.