PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan MA No.862 K/Pid.Sus/2010)

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Kompleksitas aktivitas korporasi sering kali menyulitkan pembuktian unsur kesalahan (mens rea), sehingga penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak (Strict liability) menjadi instrumen hukum yang penting dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban mutlak pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup serta mengkaji penerapan prinsip tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan dan penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban mutlak telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar pembebanan tanggung jawab tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Namun, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perbedaan penafsiran terhadap konsep Strict liability, pembuktian hubungan kausal antara perbuatan korporasi dengan pencemaran yang ditimbulkan, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum, dan harmonisasi kebijakan agar prinsip pertanggungjawaban mutlak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang efektif terhadap lingkungan hidup.