ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH ANTARA KUHP BARU, UU ITE, UU PDP, DAN UU PERBANKAN

Abstract

Kejahatan pencurian merupakan tindak kriminal yang sering terjadi dan mengancam keamanan harta benda serta kehidupan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian termasuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman bagi pelakunya. Perkembangan teknologi informasi turut memunculkan bentuk kejahatan baru, termasuk pencurian data nasabah dalam sektor perbankan. Kejahatan ini sering dilakukan melalui metode digital seperti skimming yang memanfaatkan kelemahan sistem keamanan perbankan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas melalui KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan untuk memberikan perlindungan hukum serta menindak pelaku pencurian data nasabah secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier, menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statue approach), pengumpulan data dilakukan melalui library research, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan unsur delik pencurian data nasabah berdasarkan KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan serta membandingkan ancaman pidana dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru melalui Pasal 476 mengatur pencurian secara umum dengan objek barang yang dapat mencakup benda tidak berwujud, sedangkan UU ITE melalui Pasal 30 dan Pasal 32 lebih menitikberatkan pada akses tanpa hak serta pemindahan atau manipulasi informasi elektronik. UU PDP melalui Pasal 65 jo. Pasal 67 memberikan pengaturan paling khusus mengenai perolehan dan pengumpulan data pribadi secara melawan hukum, sedangkan UU Perbankan menekankan kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah melalui Pasal 40 dan ketentuan pidananya. Penerapan ketentuan tersebut perlu memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali sesuai karakteristik perbuatan dan unsur delik yang terpenuhi.