ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN PENGALIHAN PERKEBUNAN TEH MENJADI KELAPA SAWIT (PERKEBUNAN TEH SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN)

Abstract

Perkebunan teh merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis yang memiliki nilai historis, ekologis, dan ekonomis bagi daerah, termasuk di Kabupaten Simalungun. Namun demikian, tren pengalihan fungsi lahan perkebunan teh menjadi perkebunan kelapa sawit semakin marak terjadi, termasuk di kawasan Perkebunan Teh Sidamanik, seiring dengan tingginya permintaan pasar terhadap komoditas kelapa sawit. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan alih fungsi lahan perkebunan tersebut, khususnya dikaitkan dengan tata ruang wilayah, izin usaha perkebunan, serta dampak lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dalam perencanaan pengalihan fungsi Perkebunan Teh Sidamanik menjadi perkebunan kelapa sawit, serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dan kendala dalam pelaksanaan kewenangan tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pemerintahan daerah, tata ruang, dan perkebunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pengalihan fungsi lahan perkebunan melalui mekanisme perizinan, evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa tumpang tindih regulasi, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya pengawasan terhadap dampak alih fungsi lahan tersebut terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan.