TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM JANJI PENEMPATAN KERJA DENGAN PEMBAYAR DI AWAL TANPA PERJANJIAN TERTULIS

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik janji penempatan kerja yang disertai pembayaran di awal tanpa perjanjian tertulis. Pencari kerja telah memenuhi prestasinya dengan membayar sejumlah uang, tetapi pekerjaan yang dijanjikan tidak diberikan dan pembayaran tidak dikembalikan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum perjanjian lisan serta apakah tidak dipenuhinya janji penempatan kerja dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Permasalahan ini penting dikaji untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencari kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji penempatan kerja yang disepakati secara lisan tetap mempunyai kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Pembayaran di awal merupakan pelaksanaan prestasi sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdata. Jika pihak yang menjanjikan pekerjaan tidak memenuhi kewajibannya atau tidak mengembalikan pembayaran, maka dapat menimbulkan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, pengembalian pembayaran, dan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata. Jika sejak awal terdapat tipu muslihat atau perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban juga dapat dikaji berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui somasi, gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, serta pelaporan pidana bagi pencari kerja.