Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Penyediaan Halte Sebagai Fasilitas Umum Di Kota Medan (studi di Dinas Perhubungan Kota Medan)

Abstract

Keberadaan halte merupakan salah satu bagian fasilitas umum demi menunjang minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum demi mengurangi kepadatan kenderaan pribadi dijalan umum khususnya di jalan perkotaan yang penduduknya cukup padat. Sebagai fasilitas umum selayaknya mendapat perhatian dalam pengadaan dan perawatan demi tercapainya tujuan pengadaan fasilitas tersebut, namun kenyataan yang mengkhawatirkan adalah keadaan halte di kota Medan jauh dari kata keadaan yang baik, dan juga sedikitnya halte yang tersedia sehingga tidak sedikitnya pandangan masyarakat terhadap halte terkesan buruk. Keadaan tersebut tentu mengakibatkan tingkat pengguna anangkutan umum akan minim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakuakan wawancara dan data skunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai kebijakan terhadap penyediaan halte sebagai fasilitas umum belum terealisasikan dengan baik ,penyelengaaran halte oleh dinas perhubungan kota Medan jauh dari kata baik, baik dalam bentuk perawatan dan juga bentuk pengadaan halte dikawasan yang membutuhkan persinggahan bus, khususnya bus trans mebidang. Dalam pengelolaan halte tentunya terdapat banyak hambatan yang dihadapi oleh dinas perhubungan kota Medan , seperti tidak disiplinnya para supir bus dalam menurunkan dan menaikkan para penumpang sehingga pengadaan halte tersebut teerkesan sia-sia dan banyaknya kenakalan masyarakat dalam menggunakan haltes eperti sering halte digunakan untuk tempat tidur bagi mereka yang tidak memiliki rumah sebagai tempat mereka tinggal, sehinga keberadaan halte yang kurang baik tentunya sangat mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan bus trans mebidang dikota Medan sebagai alat transportasi umum.