Penegakan hukum Terhadap Pelaku Punggutan Liar Pengurusan Surat Izin Berlayar (Studi Pada Kantor Kesyabandara dan otoritas Pelabuhan Sibolga).

Abstract

Pelayaran merupakan peranan penting dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan Ketahanan Nasional diperlukan Sistem Pelayaran Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan memperkukuh kedaulatan negara. Pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran. Melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kasus Pungutan Liar yang baru saja terjadi di Pelabuhan Sibolga. Tim Saber Pungli Polda Sumut menangkap dua oknum PNS di Sibolga. Penangkapan dilakukan tepatnya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga. Keduanya terciduk karena pungli terhadap perusahaan kapal yang hendak berlayar dari Pelabuhan Sibolga. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari data primer yaitu wawancara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga. Dan menggunakan data sekunder dengan studi dokumen/kepustakaan dan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penelitian untuk mengetahuhi bentuk pungutan liar pengurusan surat izin berlayar yang terjadi di wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar pengurusan surat izin berlayar di wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga terhadap para pelaku pungutan liar pengurusan surat izin berlayar. Berdasarkan hasil penelitian bentuk pungutan liar pengurusan surat izin berlayar yang terjadi di wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga adalah pungutan liar beruapa penambahan biata dalam pengurusan surat izin berlayar, pemungutan uang tambahan dari penjualan tiket penumpang, serta adanya calo untuk menjamin penumpang dapat berlayar dengan kapal hanya degan membayarkan uang kepada calo yang dapat menjamin saja, hamabatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar pengurusan surat izin berlayar adalah bahwa kurang tegasnya pimpinan dalam menanggulangi pungutan liar tersebut baik secara preventif maupun secara represif, upaya hukum yang dilakukan pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga adalah saling berkoordinasi dengan satgas saber pungli.