Kedudukan Lembaga Adat Terhadap Perjanjian Perdamaian Dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat

Abstract

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta ragam yang berbedabeda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari

sabang sampai marauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan

hidup yang berbeda-beda. Diantara keberagaman kebudayaan itu terdapat suku

Dayak Kanayatn yang terletak di pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan Barat.

Lebih tepatnya lagi skripsi ini membahas mengenai masyarakat suku Dayak

Kanyatn yang berada di wilayah Kabupaten Landak. Masyarakat Suku Dayak

Kanayatn di Wilayah Kabupaten Landak masih sangat kental dengan hukum

adatnya yang dijadikan instrument pengendali tata kehidupan sosial dan sumber

daya alam setempat. Siapa pun yang melanggar ketentuan hukum adat akan diadili

di peradilan adat. Setiap konflik, sengketa atau perselisihan di kalangan

masyarakat adat Dayak Kanayatn diselesaikan melalui putusan peradilan adat

yang diputuskan oleh lembaga adat setempat yang terdiri dari para tokoh adat atau

fungsionaris adat sesuai ketentuan hukum adat masyarakat Dayak Kanayatn.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan

pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan

wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan lembaga adat

dalam terbentuknya perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak

kanayatn adalah lembaga adat berperan sebagai hakim sekaligus mediator bagi

para pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian, Lembaga adat juga

berperan sebagai yang memutuskan isi dari perjanjian perdamaian. pelaksanaan

perjanjian perdamaian dilakukan sesaat setelah putusan dijatuhkan, dan

dilaksanakan oleh timanggong atau pimpimanan lembaga adat yang bersangkutan.

Ketika terjadi sengketa perjanjian perdamaian lembaga adat akan menangani

sengketa tersebut tergantung dari sengketa yang dilakukan oleh para pihak

melalui peradilan adat di tempat yang sama ketika perjanjian perdamaian telah di

putuskan dan disepakati oleh para pihak. Sengketa perjanjian perdamaian yang

terjadi dalam suatu perkara akan diselesaikan oleh timanggong binua.