Kebijakan Hukum Pidana Pada Praktik Pungutan Liar Dalam Penerbitan Akta Perkawinan Tanpa Ada Akta Perceraian

Abstract

Perbuatan korupsi yang terjadi di negara ini mengakibatkan terjadinya kemiskinan pada masyarakat. Bentuk korupsi yang kerap kali dijumpai dengan mudah oleh masyarakat ialah pungutan liar (pungli). Perbuatan pungli yang dilakukan oleh pegawai negeri/ penyelenggara negara merupakan suatu perbuatan tindak pidana korupsi (tipikor) yang rumusan deliknya diatur dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dan

yang

semulanya dirumuskan dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Dalam Jabatan dengan melakukan pemerasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian berasal dari studi pustaka (library research). Data penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan modus operandimelakukan pemerasan dikarenakan memanfaatkan jabatannya sebagai kepenghuluan di Kantor Urusan Agama. Bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemberantasan pungli dengan mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1971 Tentang PTPK, dengan menyerap rumusan Pasal 423 KUHP; dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Komando Pemulihan Keamanan Dan Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban serta Satuan Tugas Operasi Tertib (Opstib). Ketentuan selanjutnya delik pungli kembali dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK dan dalam perubahan undang-undang tersebut, lahirlah UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK. Bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku pungli yang dilakukan oleh satgas saber pungli memiliki kendala dari berbagai aspek seperti; tindak adanya undang-undang secara khusus yang mengatur perbuatan pungutan liar, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya praktik pungutan liar di instansi pelayanan publik, pembuktian di lapangan yang sangat sulit, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung dan, lemahnya pengawasan inspektorat.