Pada era globalisasi saat peredaran kosmetik banyak yang tidak memiliki
izin edar yang dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan konsumen, karena
banyak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Banyak bentuk yang
digunakan ...
Unsur dalam tindak pidana korupsi meliputi unsur Melawan hukum,
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,Dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian Negara Melawan hukum dalam putusan
Nomor ...
Pasca krisis ekonomi, konsumsi rokok yang diproduksi oleh industri yang
berskala besar menurun drastis seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat
terhadap rokok tersebut. Upaya untuk mengendalikan perkembangan ...
Peran masrakat sanggat penting dalam menanggulangi pencurian sepeda
motor pada malam hari karena masyarakat adalah salah satu lapisan yang pertama
dalam mencegah suatu tindak pida yang terjadi dilingkungan sekitarnya. ...
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
atas nama terdakwa Parno pada amar putusan menyatakan terdakwa terbukti dan
meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan subsidair.
Terdakwa ...
Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana penagkapan ikan secara ilegal
(illegal fishing) yang dalam hal ini concern kepada pelaku korporasi perlu
menjadi perhatian khusus mengingat maraknya penyimpangan dalam usaha
pemanfaatan ...
Putusan praperadilan terhadap permohonan yang pokok gugatannya diluar
ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP, dapat dikatakan tidak
mengakomodasinya. Terbitnya putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan ...
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi
memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi
nasional, termasukmenyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri. ...
Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyak penambangan tanpa
izin resmi yang disebabkan oleh lemahnya penerapan hukum dan kurang baiknya
sistem perekonomian, sehingga mendorong masyarakat mencari mata ...
Perusahaan Travel didirikan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan
oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar
perusahan, sehingga travel tersebut sah di badan hukum. Perjanjian para ...
Pasal 225 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah menyatakan: “Camat membina dan mengawasi
penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.” Kecamatan Siatas Barita
adalah salah ...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana amanah Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan menjaga
kepentingan ...
Adapun dengan sistem penyidikan identifikasi dengan sidik jari ini,
pekerjaan Kepolisian relatif diringankan dan pencarian pelaku tindak pidana
menjadi lebih efektif. Kemudian sistem identifikasi dikembangkan lagi tidak ...
Wilayatul Hisbah memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan syariat
di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Sebagai Institusi, Wilayatul Hisbah
memiliki tugas menjaga tatanan dan hukum serta mengawasi perilaku ...
Pada dasarnya setiap anak baik yang lahir dalam perkawinan maupun diluar
perkawinan dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih tanpa noda dan
dosa. Kasus anak luar kawin yang semakin lama semakin banyak, ...
Kecamatan Medan Tembung merupakan kecamatan yang angka kejahatan
sangat tinggi terutama kejahatan perampokan dengan cara melakukan
pembegalan, uniknya sebagai pelaku bukanlah orang dewasa melainkan anak
dibawah umur. ...
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di jelaskan bahwa
Pembinaan dan Pengawasan mengenai Aset Desa, Alokasi Dana Desa dan lainnya dilakukan
oleh Pemerintah Daerah. Bupati Sebagai Kepala Daerah dan ...
Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran
ilegal. Alasan yang kerap kali diberikan oleh para imigran yang diselundupkan
adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, ...
Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan
kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada
umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara pada pihak. ...
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah lembaga
perwakilan daerah yang membawa aspirasi sampai di tingkat pusat. Dengan
lemahnya kedudukan dan peran DPD dalam pembuatan undang-undang, maka
tidak dapat dipungkiri ...