PKL dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah,
melanggar ketertiban, keamanan dan keindahan kota yang mana telah
menggunakan bahu jalan trotoar atau fasilitas umum lain yang dapat
menimbulkan gangguan ...
Penetapan daftar pencarian orang (DPO) merupakan suatu proses
penegakkan hukum acara pidana. Merujuk pada salah satu kasus, penyidik
kepolisian telah menetapkan status DPO kepada seseorang tersangka atas nama Ir.
Eddy ...
Anak adalah aset bangsa yang memiliki hak untuk dilindungi. Seorang
anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan
yang dapat membahayakan keselamatan anak, perlindungan hukum bagi ...
Pemerintahan daerah provinsi mengambil alih pengeloaan sekolah
menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) dari pemerintah
kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang ...
Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan
emosional bertahap. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga
terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan, dan kemarahan yang pada ...
Pengawas pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan
menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
Bawaslu pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu
terselenggara ...
Pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) adalah memisah satu berkas
perkara menjadi beberapa berkas perkara sebagaimana diatur dalam pasal 142
KUHAP. Pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) disebabkan suatu ...
Peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa serta wilayah
lndonesia dan konsekwensinya pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan
pemerintahan dibidang penegakan hukum baik terhadap ancaman pelanggaran
terhadap ...
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta
lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke di Kota Medan.
Latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena suatu ciptaan ...
Penyandang disabilitas (orang cacat) memiliki kedudukan, hak dan
kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Rancangan UndangUndang (RUU) menjadi Undang-undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas ...
Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil Tahun ...
Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang bersifat
transnational crime (kejahatan lintas Negara). Terorisme adalah serangan-serangan
terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perbuatan tindak pidana di
bidang perbankan, dimana banyak permasalahan yang timbul seiring dengan
kemajuan zaman, hampir diseluruh dunia menghadapi tindak pidana ...
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatan yang disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai
perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Menurut hukum tanggung jawab
adalah suatu ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa pisah meja dan
ranjang yang berdampak terhadap status harta bersama antara suami dan istri.
Diadakannya pemisahan harta bersama sedangkan status perkawinan suami ...
Pengawasan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana di atur dalam
Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor
4 Tahun 2015 tentang Badan usaha Milik Desa di laksanakan oleh Badan
Pengawas. ...
Maisir (perjudian) adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial di
masyarakat. Maisir tidak dibenarkan oleh agama Islam, karena mudharatnya lebih
besar daripada manfaatnya, meski sudah ada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ...
Korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai macam efek
korosif di masyarakat. Korupsi bagaimanapun bentuknya sudah menjadi musuh
bersama (common enemy). Tindak pidana korupsi dikategorikan ke dalam
extraordinary ...
Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau
pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah
uang yang tidak sesuai dengan berdasarkan peraturan yang berkaitan ...
Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik.
Seiring dengan adanya pertanggungjawaban notaris kepada masyarakat dalam
menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan ...