PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENERBITAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DARI TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA

Abstract

Permasalahan dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia, khususnya terkait peralihan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), masih sering diwarnai oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berwenang. Praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, serta kerugian bagi masyarakat dan negara, sehingga penting untuk dilakukan kajian hukum yang komprehensif terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan HGB dari tanah eks HGU, mengkaji unsur-unsur tindak pidana yang timbul, serta menelaah penegakan hukum pidana terhadap perbuatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penerbitan hak atas tanah yang belum memiliki status hukum yang jelas, manipulasi data, penguasaan tanpa hak, serta pelanggaran terhadap ketentuan pelepasan HGU. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, antara lain adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang karena jabatan, serta potensi kerugian keuangan negara, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana baik terhadap individu maupun korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan, serta transparansi dalam pengelolaan pertanahan guna mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin kepastian hukum.