Abstract:
Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, baik sebagai sumber devisa negara maupun penyedia lapangan kerja. Namun, pengelolaan perkebunan tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yang kerap terjadi di wilayah perkebunan. Pencurian TBS menimbulkan kerugian ekonomi serta mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan perkebunan. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengatur larangan dan sanksi pidana secara khusus, penerapannya dalam praktik belum berjalan secara optimal. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta hambatan penerapan Undang-Undang Perkebunan terhadap tindak pidana pencurian TBS di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta penelaahan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian TBS belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai lex specialis, karena masih dominannya penerapan ketentuan KUHP dan tindak pidana ringan. Pertanggungjawaban pidana pelaku pada umumnya diwujudkan melalui mekanisme non-litigasi, seperti restorative justice dan kebijakan perusahaan berupa pembuatan surat pernyataan, sehingga tidak seluruh perkara berlanjut ke proses peradilan pidana. Hambatan lain yang ditemukan meliputi lemahnya konsistensi penegakan hukum serta kurangnya optimalisasi penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perkebunan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum secara tegas guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap usaha perkebunan.
