ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH DI SUMATERA UTARA ( STUDI DI KANWIL KEMENTRIAN HUKUM SUMUT )

Abstract

Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keberadaan peraturan daerah sendiri ditujukan untuk mengatur dan mengurus suatu daerah sehingga seirama dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah. Namun demikian, Kanwil Kementrian Hukum Sumatera Utara sepanjang tahun 2025 telah menganalisis dan mengevaluasi sebanyak 16 Perda, dengan hasil 1 dicabut, 14 diubah, dan 1 dipertahankan. Sering kali perda tidak memenuhi kebutuhan Perkembangan masyarakat,Peraturan daerah sering kali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta kurangnya memberi rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Regulasi Terkait Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Kewenangan Kanwil Kementrian Hukum Sumut Dalam Analisis Dan Evaluasi Pembentukan Produk Hukum Daerah serta untuk mengetahui Bagaimana Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementrian Hukum Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan Dan sifat Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, berfokus pada data primer yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan fakta nyata yang terjadi di Masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan ini adalah pendekatan menggabungkan studi normatif hukum dengan penelitian lapangan langsung (field research). Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan pengamatan di lapangan terhadap praktik hukum yang terjadi dalam Masyarakat. Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum Sumatera Utara memainkan peran aktif dalam analisis dan evaluasi. Dalam melakukan tahapan analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan dengan membentuk Tim yang terdiri dari BPHN, Kementerian/Lembaga terkait, para pemangku kepentingan dan para ahli/pakar. Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, Tim melakukan Focus Group Discussion (FGD). Tim melakukan penelusuran, inventarisasi, dan kajian mendalam terhadap Perda terpilih menggunakan kriteria keselarasan dengan UU lebih tinggi. Mengenai mekanisme Prosedur evaluasi Peraturan Daerah (Perda) oleh Kanwil Kementrian Hukum Sumatera Utara mengikuti Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum no. PHN 01.HN.01.03 Tahun 2019.