TANGGUNG JAWAB KORPORASI AKIBAT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan kerja di perusahaan merupakan salah satu persoalan serius yang sering terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peristiwa kekerasan seksual di lingkungan kerja masih sering terjadi. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bentuk kekerasan seksual dalam hubungan kerja, pertanggungjawaban korporasi atas terjadinya tindak pidana tersebut, serta perlindungan hukum terhadap korban yang dikaitkan dengan tanggung jawab korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual dalam hubungan kerja dapat berupa pelecehan fisik, verbal, nonverbal, visual, maupun psikologis yang terjadi akibat penyalahgunaan relasi kuasa. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan dalam ranah perusahaan, oleh pihak yang bertindak dalam kapasitas jabatannya, serta terdapat unsur kesalahan berupa perintah, pembiaran, atau kelalaian. Pertanggungjawaban korporasi berlandaskan pada teori identifikasi, vicarious liability, dan pertanggungjawaban fungsional sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan KUHP Nasional. Selain itu, korban berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, restitusi, dan jaminan keamanan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tanggung jawab korporasi dalam membangun mekanisme pencegahan dan penanganan yang responsif.