IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN IMPOR PRODUK PERTANIAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KETAHANAN DAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA

Abstract

Kebijakan impor produk pertanian merupakan bagian dari pelaksanaan hubungan perdagangan internasional Indonesia dengan Amerika Serikat yang didasarkan pada berbagai perjanjian dan komitmen perdagangan internasional. Dalam konteks tersebut, kebijakan impor tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai konsekuensi hukum dari keterikatan Indonesia dalam rezim perdagangan global. Namun, penerapan kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat menimbulkan implikasi hukum terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat dalam perspektif Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan UMKM serta dokumen perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memengaruhi kebijakan impor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan impor produk pertanian telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum perdagangan nasional dan perjanjian internasional, pengaturannya belum secara eksplisit mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008. Implikasi hukum dari kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat berdampak pada melemahnya ketahanan dan daya saing UMKM dalam sistem perdagangan nasional. Ketidaksinkronan normatif antara kebijakan impor yang berlandaskan perjanjian perdagangan internasional dan tujuan perlindungan UMKM menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan impor berpotensi merugikan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan impor dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM agar pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional tetap menjamin perlindungan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.