Abstract:
Tindak pidana korupi yang merajalela di bumi pertiwi selama ini tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara saja, melainkan berdampak kepada hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penerapan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti pada putusan No.5009 K/Pid.Sus/2025 yang dimana putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi justru melipatgandakan nominal Terdakwa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp.420 miliar subsider 10 tahun penjara Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengaturan sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi serta mengetahui bagaimana faktor kendala pelaksanaan putusan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan juga mengetahui bagaimana sanksi pidana uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara (Analisis putusan No.5009/Pid.Sus/2025). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sanksi uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara merupakan pidana tambahan yang berfungsi sebagai instrumen yuridis pemulihan kerugian keuangan negara serta implementasi uang pengganti belum optimal oleh terpidana daripada mengembalikan aset yang dikorupsi. Analisis terhadap Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025 menegaskan bahwa pemulihan kerugian negara secara nyata hanya dapat dicapai jika hakim secara tegas menginstruksikan jaksa eksekutor untuk melakukan pelacakan, penyitaan, dan pelelangan aset milik terpidana, tanpa memberikan ruang bagi terpidana untuk sekadar menukarnya dengan masa tahanan. Efektivitas pemulihan aset negara masih menghadapi kendala besar,yaitu kendala yuridis , kendala teknis, ekonomi dan budaya.
